"PKS | Menjadi Partai Dakwah yang Kokoh dan Transformatif Untuk Melayani Bangsa"

Kandidat Capres, Hidayat Nur Wahid (1)

Wednesday, February 5, 2014



Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) pun mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PKS, 11 Oktober 2004. Majelis Surya DPP PKS memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode (2001-2005).


Sudah menjadi komitmen partainya, setiap kader tidak pantas merangkap jabatan di partai manakala dipercaya menjabat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan (publik). Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan. Sekaligus untuk dapat memusatkan diri pada jabatan di lembaga kenegaraan tersebut.

Dosen Pasca Sarjana UAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Namun setelah memasuki kegiatan politik praktis namanya melejit, bahkan dalam berbagai poling sebelum Pemilu 2004 namanya berada di peringkat atas sebagai salah seorang calon Presiden atau Wakil Presiden. Namun dia mampu menahan diri, tidak bersedia dicalonkan dalam perebutan kursi presiden kendati PKS dengan perolehan suara 7 persen lebih dalam Pemilu Legislatif berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyatakan akan bersedia dicalonkan jika PKS memperoleh 20 persen suara Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu Presiden putaran pertama PKS mendukung Capres-Cawapres Amien Rais-Siswono. Lalu karena Amien-Siswono tidak lolos ke putaran kedua, PKS mendukung Capres-Cawapres Susilo BY dan Jusuf Kalla dalam Pilpres putaran kedua. Dukungan PKS ini sangat signifikan menentukan kemenangan pasangan ini.

Kemudian partai-partai pendukung SBY-Kalla plus PPP (keluar dari Koalisi Kebangsaan) yang bergabung di legislatif dengan sebutan populer Koalisi Kerakyatan mencalonkannya menjadi Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid sebagai Calon Paket B (Koalisi Kerakyatan) ini terpilih menjadi Ketua MPR RI 2004-2009 dengan meraih 326 suara, unggul dua suara dari Sucipto Calon Paket A (Koalisi Kebangsaan) yang meraih 324 suara, dan 3 suara abstain serta 10 suara tidak sah. Pemilihan berlangsung demokratis dalam Sidang Paripurna V MPR di Gedung MPR, Senayan, Jakarta 6 Oktober 2004.

Koalisi Kerakyatan mencalonkan Paket B yakni Hidayat Nur Wahid dari F-PKS sebagai calon ketua dan AM Fatwa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), serta dua dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) BRAy Mooryati Sudibyo dari DKI Jakarta dan Aksa Mahmud dari Sulawesi Selatan masing-masing sebagai calon wakil ketua. Sedangkan Koalisi Kebangsaan mencalonkan Paket A yakni Sucipto dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai calon ketua, kemudian Theo L. Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar dan dua unsur DPD Sarwono Kusumaatmaja dari DKI Jakarta dan Aida Ismet Nasution dari Kepulauan Riau, masing-masing sebagai calon wakil ketua.

Kepemimpinan di PKS

Dalam memimpin PKS, ia bertekad menjadikan partai ini merupakan solusi bagi permasa-lahan bangsa. Dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom, ia mengatakan, partainya tidak semata-mata ingin ikut dan memenangkan Pemilu, melainkan kehadiran PKS harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. (Baca Wawancara)

PKS datang sebagai bagian dari solusi. Caranya adalah dengan tidak menjalankan politik kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Maka, kalau ada tokoh yang mempunyai massa besar tapi moralitas Islamnya bermasalah, tidak mempunyai tempat di PK (PKS). Partai ini lebih memilih menjadi partai yang kecil tapi signifikan ketimbang harus merusak citra Islam hanya dengan dalih vote getter.
Begitu pula dalam memilih koalisi. PKS membuka diri untuk bekerja sama dengan beragam partai yang tetap berkomitmen dengan politik yang bersih, peduli, bermoral dan berpegang pada cita-cita reformasi.
Bagi PKS, dalam berpolitik keberkahan adalah hal yang utama. Kemenangan bukan tujuan PKS. “Itulah sebabnya kalau bukan lantaran pertolongan Allah swt mustahil PK (PKS) bisa melangkah seperti sekarang. Ini semua bagian dari tadbir rabbani (pengaturan Allah),” kata pria kelahiran Klaten 8 April 1960, yang juga aktif dalam gerakan menolak perang dan rencana serangan militer Amerika Serikat ke Irak dan tindakan tidak berperikemanusiaan Israel kepada Palestina.

Ia dalam memimpin PK sangat selektif dalam soal kepemimpinan dan kepengurusan. Namun bukan berarti partai ini eksklusif. Karena menurutnya, soal eksklusif atau tidak itu soal persepsi. Sebab, pada tingkat konstituen, PKS terbuka terhadap siapa pun, termasuk kalangan nonmuslim. Ia mengakui, dengan menyatakan diri sebagai partai Islam, PK (PKS) pernah dianggap eksklusif, bahkan sempat dicap fundamentalis. “Ya, itu bisa eksklusif jika Islam dipahami sebagai sesuatu yang sangat terbatas dan sangat angker. Tapi itu bisa inklusif jika Islam dipahami sebagai sebuah paradigma,” katanya.

Sebagai sebuah paradigma, jelasnya, Islam sedikitnya meliputi empat hal. Pertama, al-islam itu sendiri, yakni penyerahan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kedua, al-silm, yang berarti kedamaian. Ketiga, al-salam, artinya kesejahteraan. Keempat, al-salamah, yang artinya keamanan atau keselamatan.

Itulah nilai-nilai Islam yang berlaku universal. Tapi, menurut-nya, yang terpenting memang perilaku kader PK itu sendiri. Apakah mereka bisa bekerjasama secara konstruktif dengan pihak-pihak lain atau tidak. “Sejauh yang kami lihat, kawan-kawan PK, termasuk yang ada di lembaga perwakilan, umumnya bisa bekerja-sama dengan pihak lain dalam membela kebenaran,” kata alumnus Universitas Islam Madinah ini.
Dalam rangka memperluas dukungan, pihaknya tidak begitu saja mau menerima orang. Menurutnya, kalau ada organisasi yang begitu saja mudah menerima orang-orang yang biasa disebut ‘kutu loncat’ itu lantaran ia punya massa atau sumber daya dana yang besar, maka itu menunjukkan bahwa organisasi itu gagal dalam kaderisasi dan soliditasnya, apalagi untuk tingkat elit. Dan pada gilirannya organisasi itu akan menjadi mandul.

Dalam sebuah partai, menurut-nya, ada dua hal yakni massa dan pemimpin. Sama halnya dengan dakwah, kalau partai ini dipimpin oleh orang yang punya massa banyak tapi secara moral bermasa-lah, misalnya berperilaku maling, maka kita bukan lagi sedang men-jalankan Islam tapi malah menipu masyarakat dan perpolitikan kita.

Ia menegaskan bahwa partainya tidak mau seperti itu. Karena pada hakekatnya politik PKS adalah politik Islam yang asasnya Islam dan visinya dakwah dan pelayanan.

Karena itu, PKS tidak perlu memasukkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, walaupun hal itu bisa mendatangkan kepuasan. Sebab, menurutnya, kalau itu dilakukan juga, maka yakinlah bahwa umur dakwah ini akan sangat pendek. Sebentar saja akan muncul berbagai konflik yang luar biasa, fitnah yang tidak karuan yang pada akhirnya akan mematikan dakwah.

Dalam bekerjasama dengan pihak lain, prinsipnya, PKS tidak pernah memetakan pihak lain dalam posisi yang selalu benar atau selalu salah. Meski demikian PKS selalu melihatnya secara kritis. Karena itu, katanya, PKS tidak pernah pilih-pilih untuk bekerja sama, selama itu menyangkut kemaslahatan dan membela kebenaran. Sebaliknya, PKS akan selalu tegas menolak, jika itu menyangkut kemudaratan atau upaya mengaburkan kebenaran.

Selama kepemimpinannya, PKS selalu tampil simpatik dalam menyikapi berbagai masalah dalam negeri maupun dunia. Termasuk dalam menyikapi konflik antara orang Islam dan non Islam seperti di Maluku, PKS tidak bersikap reaktif seperti Laskar Jihad. Juga dalam menyikapi ancaman perang yang dilancarkan AS ke Irak. PKS melakukan demo besar-besaran, tetapi sangat tertib dan simpatik. Hal ini didasari pemahaman kader partai ini tentang Islam.

“Pemahaman ini menjadi landasan etis bagi kami dalam menyikapi suatu peristiwa dan melakukan dakwah. Di satu sisi, kami memang mencoba memahami bahwa gerakan-gerakan seperti itu merupakan akibat dari akumulasi kekecewaan terhadap kelambanan pemerintah menangani berbagai kasus. Tapi kami lebih memilih gerakan simpatik. Kami mencoba memberikan kontribusi riil, seperti bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi,” katanya.

Partai ini juga tidak ikut latah membentuk atau menggerakkan pasukan ataupun satgas seperti dilakukan organisasi dan partai lain. Karena, menurutnya, itu urusan negara, jangan memberi peluang masayarakat sipil untuk berperang. Sebab, akibatnya akan lebih kacau. Islam sendiri jelas-jelas melarang segala bentuk pengrusakan. Jangankan pembinasaan terhadap sesama manusia, pengrusakan tempat ibadah agama lain pun tidak diperbolehkan. Kecuali jika tempat tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat makar atau tempat maksiat. Itu pun yang melakukannya tetap harus negara, bukan rakyat sipil.

Partai ini lebih memilih mempunyai kepanduan daripada laskar atau satgas. Pandu ini berpakaian biasa, sikapnya pun ramah-tamah. Sebab, ia juga berpandangan bahwa soal keamanan dan ketertiban adalah tugas aparat negara, yakni tentara dan polisi. Maka yang perlu didorong adalah agar tentara dan polisi harus profesional. Tidak perlu ikut merambah ke bidang-bidang lain, misalnya lewat dwifungsi.

Penuh Tawakal

Ia tak pernah menargetkan atau memprogramkan mau jadi apapun, termasuk menjadi ketua partai. Ia mengaku menjalani hidup mengalir begitu saja dengan penuh tawakal. “Dan Alhamdulillah, hidup saya berjalan dengan lancar,” katanya. Sepanjang pengalaman pribadinya, ia merasa Allah membimbing dan memberikan yang terbaik buatnya. Ini yang membuatnya semakin yakin bahwa Allah itu Mahabijak, Mahakuasa dan takdir itu memang ada.

Termasuk memilih sekolah setelah lulus SD. Ia sendiri tidak pernah berpikir, berangan-angan untuk masuk ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ia dimasukkan ayahnya ke Gontor karena banyak saudaranya yang sekolah di sana. Dan, Alhamdulillah, selama mengenyam pendidikan di Gontor, ia selalu ranking pertama atau kedua.

Kemudian ia melanjutkan studi ke Madinah. Sama seperti masuknya ke Gontor, ia pun tidak pernah berpikir untuk kuliah di luar negeri, Timur Tengah atau Madinah. Ia justru berkeinginan masuk ke Fakultas Kedokteran UGM yang memang menjadi favorit bagi anak-anak seusianya di SMA.

Tapi sewaktu ia lulus, ia dipanggil kyai dan diberi ijazah, ada seorang kawan yang bilang bahwa mubadzir kalau ijazah dari Gontor hanya untuk meneruskan studi di dalam negeri. Lalu si kawan itu mengusahakan agar ia sekolah ke luar negeri. Akhirnya ia kuliah di Universitas Islam Madinah. Padahal sampai saat itu ia belum punya keinginan untuk ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, selama 13 tahun, suami Hj Kastrian Indriawati yang telah dikaruniai dua orang putri dan empat orang putra itu menimba ilmu keislaman di bumi tempat Rasullulah SAW dimakamkan.

Setelah selesai S-1, ia pun tidak terpikir untuk melanjutkan ke S-2. Tapi tiba-tiba namanya masuk nominasi untuk ikut ujian S-2. Hari itu ia dapat informasi dari orang lain dan hari itu juga ia harus menempuh ujiannya. Dan tenyata alhamdulillah lulus.

Ketika masuk S-3 pun ia tidak punya niat sama sekali. Dosen pembimbingnya yang agak memaksa supaya ia mengambil peluang S-3 yang diberikannya. Padahal waktu itu, ia sudah ngotot untuk pulang ke Indonesia untuk berdakwah. Sepulang dari tanah suci, ia aktif dalam berbagai kegiatan dakwah sebelum terjun di dunia politik tahun 1999.

“Begitulah hidup saya bergulir tanpa terencana sampai akhirnya hampir tiga belas tahun saya tinggal di Madinah. Ketika bikin partai pun saya tidak pernah terpikir sama sekali sebelumnya. Pokoknya mengalir begitu saja,”kata politisi yang bercita-cita jadi penulis itu.

Kesibukannya di partai tentu menyita waktu yang biasanya ia gunakan untuk keluarga. Tapi ia merasa diuntungkan oleh keluarganya. “Istri saya adalah tamatan Mu’allimat Yogya yang mantan aktivis organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tingkat nasional. Sehingga sedikit banyak manajemen keluarga kami bisa lebih teratur,” kata pria yang sebelumnya tidak pernah bercita-cita menjadi politisi ini.

Tapi meski begitu, ia berusaha berlaku adil karena bagaimana pun segala sesuatu punya hak, apalagi keluarga. “Dan insya Allah saya akan tetap berkomitmen untuk membina keluarga serta di sisi lain mengurus dakwah di partai, karena keduanya merupakan hal yang saling melengkapi bukan saling menafikan,” katanya, lalu menjelaskan mengapa ia memilih tinggal dekat dengan Islamic Centre Iqro. Tak lain adalah agar kontrol terhadap anak-anak juga berlangsung lebih baik karena lingkungan itu memang sudah cukup terkondisikan dengan baik.

Sumber : Majalah Tokoh Indonesia Volume 09
foto.okezone.com

Related Post



0 comments:

Post a Comment

Terimakasih atas komentar, saran dan masukan Anda. Silakan masukkan nama Anda pada kolom Name/URL.

Media Center DPD PKS Denpasar

Media Center | PKS Denpasar
Media ini dibuat oleh Kesekretariatan DPD Denpasar Bidang Media dan Publikasi.
Alamat:
Jl. Tukad Yeh Ho III No. 1 Denpasar - Bali
Pimpred :
Lailatul Widayati
Reporter:
Wiwid, Hilmun, Alim Mahdi, Aang, Rosyid, Jojo, Arif, Fahmi, Vera, Lubis, Winardi
Website:
www.pks-denpasar.org
SMS Center:
+6285936161725
Email:
alimmahdi@yahoo.com

pks@Blogger template

www.pks-denpasar.org